” Narapidana Disekitar kita”

Posted: October 31, 2009 in article
Tags:

Biyan aNd Radith Bakalan negobrolin tenTang…

” Narapidana Disekitar kita”

PEMULIHAN HAK-HAK SIPIL MANTAN NAPI

http://externalnapi.blogspot.com/2009/04/pemulihan-hak-hak-sipil-mantan-napi.html
Pendahuluan

Filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitas, mantan narapidana secara sistematis justru dihambat untuk dapat berintegrasi kembali dalam kehidupan alamiah di masyarakat. Banyak peraturan perundangan dan kebijakan yang dibuat justru untuk menghambat terintegrasinya kembali mantan napi dengan masyarakat.

Dengan demikian maka filosofi pemasyarakatan napi hanya sekedar slogan kosong, yang dalam realitas menghasilkan pelaku pelanggar ulang, yang bolak-balik kembali ke bangunan penjara. Masyarakat dan struktur sosial (politik) telah melakukan stigmatisasi mantan napi yang sesungguhnya tidak selaras dengan filosofi pemasyarakatan napi.

Makalah ini akan membahas bagaimana cara memperlakukan mantan napi yang selaras dengan filosofi pemasyarakatan napi?

Pokok-pokok pikiran

Perlakuan terhadap mantan napi yang tidak adil sesungguhnya merupakan bentuk kemunafikan dari struktur sosial (politik). Sebab manusia adalah mahluk yang diciptakan oleh Allah Sang Maha Kuasa sebagai dapat berbuat dosa dan kesalahan. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa tidak ada satu orangpun yang belum pernah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, termasuk pelanggaran hukum pidana.

Namun demikian sebagian besar dari warga masyarakat tersebut beruntung karena tindakan kesalahan atau pelanggaran hukumnya tidak pernah diketahui oleh sistem peradilan pidana. Hanya sebagian kecil saja warga masyarakat yang tidak beruntung, yang ketika melakukan pelanggaran hukum pidana diketahui oleh sistem peradilan pidana dan tidak mampu menghindari hukuman. Mereka ini terpaksa menjalani hukuman dan diberi label narapidana.

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Apabila mantan napi tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumnya.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggar hukum sesungguhnya mempunyai beberapa ciri, bukan ciri tunggal penjahat. Penjahat dalam hal ini bukan kategori hukum, tetapi kategori sosial yaitu orang yang pola tingkah lakunya cenderung melanggar hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana telah menjadi pilihan utama dalam bertingkah laku. Dengan dasar pengertian ini tipologi pelanggar hukum meliputi:

  1. Pelanggar hukum situasional.
  2. Pelanggar hukum yang lalai.
  3. Pelanggar hukum yang tidak sengaja melakukan pelanggaran.
  4. Pelanggar hukum yang sakit.
  5. Pelanggar hukum berulang atau residivis.

Tipologi pelanggar hukum tersebut seperti status penyakit yang diderita orang. Ada penyakit yang tidak perlu dirawat karena akan sembuh sendiri. Ada penyakit yang perlu perawatan cukup sekali saja. Ada penyakit yang perlu perawatan jalan. Ada penyakit yang memerlukan perawatan inap. Dan ada penyakit yang tak tersembuhkan.

Dengan demikian perlakuan terhadap mantan napi, dengan analogi penyakit tersebut, tidak dapat dilakan secara sama dalam keadaan apapun. Sebagian besar dari pelaku pelanggaran hukum sesungguhnya hanyalah orang-orang yang secara situasional (dalam keadaan khusus) melakukan pelanggaran hukum, dan kemungkinan pengulangan pelanggarannya kecil. Demikian juga banyak orang yang melakukan pelanggaran hukum secara tidak sengaja atau karena lalai. Dalam keadaan sakit (jiwa) orang tidak menyadari apa yang dilakukan ketika melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana.

Orang menjadi pelaku pelanggaran berulang melalui suatu proses yang panjang, termasuk memahirkan tindakan pelanggaran ketika berada di dalam lembaga penghukuman (penjara) dan penolakan masyarakat untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat, habitat hidup manusia. Pada tahap tertentu, pelaku pelanggaran ulang akan juga menghentikan kecenderungan pelanggarannya. Suatu penelitian melaporkan bahwa pada umumnya orang akan menghentikan kecenderungan melakukan pelanggaran hukum secara berulang ketika mencapai usia lanjut.

Kecenderungan memperlakukan pelanggar hukum secara represif dalam telaah Durkheim mencerminkan bahwa masyarakat yang bersangkutan lebih dekat dengan ciri masyarakat primitif. Masyarakat modern cenderung menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum secara restitutif, yaitu memulihkan hubungan. Dalam dalil evolusi penghukuman, Durkheim menumuskan:

1. Semakin dekat tipe masyarakat ke pada masyarakat primitif, dan semakin absolut kekuasaan pusat dilakukan, intensitas hukuman semakin tinggi

2. Perampasan kemerdekaan yang lamanya berbeda tergantung dari keseriusan kejahatannya, cenderung menjadi alat pengendalian sosial yang normal

Kalau mengikuti dalil evolusi penghukuman dari Durkheim tersebut, dapat dikatakan bahwa perlakuan tidak adil terhadap mantan napi menunjukkan bahwa masyarakat dan kekuasaan pusat (struktur sosial poilitik) yang cenderung absolut merupakan ciri masyarakat primitif.

Padahal sesungguhnya ciri umum masyarakat Indonesia yang merupakan bangsa timur, dalam menyikapi pelanggaran hukum pidana cenderung mencari solusi perdamaian atau pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat. Pelanggaran hukum pidana dilihat tidak semata-mata sebagai konflik antar pribadi (micro cosmos), tetapi merupakan keadaan yang dapat mengganggu kestablian alam semesta (macro cosmos).

Oleh karena itu ketidakseimbangan yang dihasilkan harus disikapi dengan mengembalikan kestabilan hubungan para pihak yang berkonflik. Filosofi penghukuman bangsa-bangsa timur ini telah digali olehilmuwan barat John Braithwaite menjadi konsep restorative justice.

Restorative justice adalah cara penyelesaian konflik pidana melalui cara-cara informal yang dilakukan oleh komunitas dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korbannya dan yang direstui masyarakat, dengan tetap menyatakan bahwa pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak benar. Melalui mekanisme ini ada upayq untuk menyatakan bahwa pelanggaran hukum adalah salah, tetapi melalui proses restorasi, pelanggar hukum diterima kembali menjadi warga masyarakat.
Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penghilangan dan pembatasan hak-hak sipil dan politik terhadap mantan napi dalam berbagai peraturan perundangan dan kebijakan merupakan ketidakadilan terhadap warga masyarakat yang telah melunasi hutang kesalahan. Oleh karena itu semua peraturan perundangan yang membatasi atau menghilangkan hak-hak sipil dan politik mantan napi haruslah dicabut. Selain itu perlu adanya gerakan penyadaran masyarakat terhadap realitas pelanggaran hukum seperti yang diuraikan di atas sehingga masyarakat secara sadar mampu memperlakukan mantan napi secara adil.
POLEMIK HAK-HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar uji UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres); UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda); dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) terhadap UUD 1945, Kamis (1/11).
Agenda sidang adalah Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon, yaitu Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim dan Ahli Hukum Pidana, Dr. Mudzakkir.

Perkara Nomor 17/PUU-V/2007 ini dimohonkan oleh Hendry Yosodiningrat, S.H., Budiman Sudjatmiko, MSc., M.Phil., dan Ahmad Taufik dengan kuasa hukum Ari Yusuf Amir, S.H., dkk. Para Pemohon mempermasalahkan, pertama, salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf t UU Pilares yang berbunyi: ”Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Kedua, calon Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf d UU MK menyatakan: ”Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Ketiga…calon Hakim Agung yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf d UU MA yang berbunyi: ”apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Keempat, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda menyatakan: “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.

Kelima, calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf g UU BPK yang berbunyi: ”Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih”
Di persidangan ini, Ahli dari Pemohon, Ifdal Kasim, menjelaskan bahwa harus ada pembatasan yang mempunyai tujuan yang jelas agar tercipta ketertiban umum, masyarakat yang bermoral, dan melindungi hak fundamental orang yang bersangkutan. Menurut Ifdal, persyaratan yang membatasi mereka yang terkena pidana lima tahun sehingga tidak bisa menduduki jabatan, merupakan persyaratan yang tidak sesuai dengan pembatasan yang diinginkan oleh UUD. “Sebab UUD 1945 juga menjamin persamaan hak bagi orang yang telah menjalani hukuman. Itu artinya, hak-haknya sebagai warga negara kembali pulih termasuk hak-hak politiknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara atau pemerintahan. Oleh karena itu dengan tercantumnya persyaratan ini, jelas mengurangi hak yang bersangkutan,” jelas Ifdal.
Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Mudzakkir juga menambahkan, pembatasan itu dimungkinkan selama dalam konteks prasyarat administrasif. Sedangkan yang berhubungan dengan kompetensi yang bersangkutan, harus ditentukan berdasarkan jabatan dan syarat tertentu yang diberlakukan secara umum. “Khusus batasan yang menyangkut ancaman pidana apabila tanpa mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan atau jenis tindak pidana yang dilakukan apakah relevan apabila seseorang itu hanya terkena hukuman yang tidak disengaja, semisal kecelakaan lalu lintas lalu dihukum, pasti akan menghambat kapabilitas seseorang tersebut, sama saja itu merampas hak hukum terpidana yang dijamin oleh Konstitusi,” ujar Mudzakkir.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=473

Mantan Napi Gagal Menjadi Bupati

Kamis, 8 Januari 2009 | 20:22 WIB
JAKARTA, KAMIS — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dikabulkannya permohonan pasangan calon Reskan Effendi-Rohidin Mersyah. MK mengabulkan gugatan pemohon karena hasil pilkada tersebut dinilai tidak sah memenangkan pasangan calon Dirwan Mahmud-Hartawan.

Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD dalam sidang putusan sengketa pemilukada Bengkulu Selatan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (8/1). “Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh semua pasangan calon kepala daerah dan wakilnya kecuali pasangan calon nomor urut 7 (Dirwan Mahmud dan Hartawan),” ujar Mahfud saat membacakan putusan.

Seperti diketahui, pasangan calon bupati dan wakil bupati Reskan Effendi-Rohidin Mersyah selaku pemohon mengajukan gugatan perkara terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bengkulu Selatan. Hasil pilkada memenangkan pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan dengan perolehan 39.069 suara, sedangkan pemohon memperoleh 36.566 suara.

Hasil pilkada tersebut dinilai pemohon terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan bupati terpilih Dirwan Mahmud yang seharusnya tidak dapat menjadi peserta pilkada. Pasalnya, Dirwan Mahmud alias Roy Irawan adalah mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, selama 7 tahun (1987-1992) karena delik pembunuhan.

Menurut Mahfud, hal itu bertentangan dengan pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang melarang seseorang yang pernah dihukum penjara 5 tahun atau lebih menjadi calon dalam pemilukada. Ditambahkan Mahfud, karena alasan itulah, hasil Pilkada Bengkulu Selatan periode 2008-2014 dinyatakan batal demi hukum (void ab initio) dan dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 1 tahun sejak putusan ini diucapkan.

Larry Levine, Dari Gembong Narkotika Kakap Menjadi Konsultan Finansial Sukses


(Vibiznews – Business)

Kisah sukses seseorang bukan hanya semata-semat dilatarbelakangi oleh positifnya kehidupan yang mengiringi sang individu. Tingginya tingkat pendidikan atau kondusifnya lingkungan di sekitar seseorang belum berarti menjadikan sesorang untuk dapat mencapai kesuksesan. Bahkan dengan ekstremnya lingkungan atau buruknya latar belakang membuat sesorang dapat menjadi tangguh dan kokoh dalam mencapai impian yang akhirnya menjadikan orang tersebut menjadi sukses.

Hal tersebut telah terbukti nyata pada seseorang yang bernama Lawrence J. Levine atau yang lebih dikenal sebagai Larry Levine. Pria berumur 47 tahun dan memiliki tubuh tinggi besar ini merupakan salah seorang konsultan finansial yang cukup sukses di AS saat ini. Namun pasti Anda tidak menyangka bahwa asal usul Levine sebelumnya ialah seorang narapidana kelas berat dalam beberapa kasus yang menjadi “musuh” no wahid negara AS yaitu narkotika dan penyalahgunaan senjata api.

10 Tahun Mendekam di Penjara

Kelakuan kriminal dan pengedaran obat bius hingga mencapai ratusan gram dilakukan oleh Levine beraval pada medio tahun 90an. Dimana ia bersama dengan gang-nya melakukan aksi di wilayah New York. Menurut catatan kepolisian AS, New York merupakan salah satu negara bagian di AS yang memiliki kadar kriminalitas yang sangat tinggi dan merupakan lahan yang subur bagi para pengedar obat bius dan narkotika untuk menjalankan bisnisnya, mengingat letak New York yang sangat strategis dan berdekatan dengan negara-negara dari Amerika Latin yang notabenenya sebagai produsen obat bius terbesar di dunia.

Sampai dengan akhirnya pada tahun 1997 ia ditangkap oleh NYPD, kepolisian di New York dan dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Bukan hanya kasus pengedaran narkotika saja, didalam dakwaan oleh hakim, Levine juga telah didakwa telah menggunakan senjata api untuk melakukan pemerasan dan perampokan pada beberapa toko di wilayah New York. Jangka waktu 10 tahun merupakan sebuah jangka waktu tahanan yang cukup pendek dibandingkan dengan kasus-kasus yang sama lainnya. Baiknya perilaku selama pra-penahanan membuta pihak hukum memotong masa hukuman Levine.

Sukses jadi Konsultan Finansial

Tahun 2007 akhirnya ia telah dapat menghirup udara segar dan bebas dari masah hukuman akibat kasus kriminal. Setelah keluar dari penjara, ia mulai mencoba mendalami ilmu mengenai investasi, terutama mengenai investasi di sektor finansial. Setelah hampir menimpa ilmu di bidang investasi dalam kurun waktu hampir 2 tahun, akhirnya di akhir tahun 2008 yang lalu ia mendirikan lembaga konsultan finansial yang dinamai American Prison Consultant.

Titik berat dan segmen klien yang dituju oleh Levine beserta dengan lembaganya ialah mengincar para bekas napi yang kesulitan dalam mengelola keuangan atau justru sedang mengalami tekanan akibat sulitnya memperoleh peluang investasi paska keluar dari penjara. Kondisi tersebut sangatlah penting dan menjadi sebuah permasalahan di AS. Banyak napi yang keluar dari penjara merasa menjadi orang yang putus harapan. Besarnya tekanan membuat mantan napi tersebut sulit untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Mabuk-mabukan menjadi ajang pelepas stres yang cukup nyata di AS.

Selain mantan napi, segmen klien yang dimiliki oleh APC yaitu keluarga-keluarga miskin dan tidak mampu di AS. Murahnya biaya konsultasi membuat banyak keluarga miskin berminat untuk mendapatkan saran-saran strategis dalam mengatur keuangan sehari-hari. Menurut Levine, kebijakan yang dilakukan oleh lembaganya merupakan sebuah upaya untuk menjalankan aksi sosial. Mengingat Levine merupakan orang asli New York yang terlahir di keluarga miskin.

Kesuksesan yang dialami oleh Levine dan lembaganya membuat banyak pihak terkejut. Kasus Madoff yang cukup memukul sektor finansial akibat kasus freud-nya memberikan sedikit trauma bagi masyarakat AS untuk mendapatkan konsultasi di bidang finansial.

Levine, Mantan Napi yang Dermawan

Selain mendirikan lembaga konsultan finansial, Levine juga mendirikan beberapa pusat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba di wilayah New York. Aksi sosialnya merupakan perpanjangan tangan dari kesuksesan lembaga konsultan finansialnya. Sebagian dari keuntungan hasil dari royalti konsultasi ditujukan kepada pusat-pusat rehabilitasi tersebut. Hingga kini, tercatat sebanyak lebih dari 100 orang pasien menjadi anggota pusat rehabilitasi narkoba miliknya.

http://www.latimes.com, www.eworldwire.com

(Joko Praytno/JP/Forbes dan berbagai sumber)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s